There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

  • Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Stabilisasi Harga Daging Hingga ke Desa

    Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Stabilisasi Harga Daging Hingga ke Desa

    Pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX. Fokusnya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, stabilisasi pasokan dan harga daging sapi serta pengembangan logistik dari desa ke global.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.

    “Sampai tahun 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 GW dengan energi terjual mencapai 220 TWH. Rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elastisitas 1,2”, kata Darmin.

    Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada PT PLN (Persero). Dengan adanya Perpres ini, PT PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dll. Juga fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik.

    Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi

    Selain listrik, yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IX adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. “Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan nasional adalah 2,61 perkapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi,” papar Darmin.

    Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

    Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

    Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan -- yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE) -- untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

    Untuk itu Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE.

    Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga. Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.

    Sektor Logistik, Dari Desa ke Pasar Global

    “Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota,” ujar Darmin.

    Lima jenis usaha yang dideregulasi, yakni:

    a) Pengembangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pos Komersial

    Menyelaraskan ketentuan tentang besaran tarif untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos. Ini dilatari adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini dinilai membatasi persaingan pelaku penyelanggara pos komersial.

    b) Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan Secara Elektronik (Single Billing)

    Menyatukan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (single billing) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan. Ini sebagai penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

    Selama ini pelaku usaha yang menggunakan jasa kepelabuhan umumnya masih melakukan pembayaran secara parsial dan belum terintegrasi secara elektronik. Ini berdampak terhadap lamanya waktu pemrosesan transaksi (20% dari lead time) di pelabuhan. Melalui penyatuan pembayaran secara elektronik ini, efisiensi biaya dan waktu untuk memperlancar arus barang di pelabuhan akan bisa lebih ditingkatkan.

    c) Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Inidications, dan Ekonomi Kreatif

    Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan ketika hendak mengekspor produknya.

    d) Sistem Pelayanan Terbadu Kepelabuhan Secara Elektronik

    Indonesia saat ini sudah memiliki Portal Indonesia National Single Window (INSW) yang menangani kelancaran pergerakan dokumen ekspor impor. Portal Indonesia National Single Window (INSW) sudah diterapkan di 16 (enam belas) pelabuhan laut dan 5 (lima) bandar udara di Indonesia.

    Efektifitas Portal Indonesia National Single Window (INSW) dalam rangka penyelesaian dokumen kepabeanan belum didukung oleh sistem informasi pergerakan barang di pelabuhan yang terintegrasi (inaportnet), seperti yard planning system, kepabeanan, delivery order, trucking company, hingga billing system.

    Karena belum terpadunya pergerakan barang dan dokumen di pelabuhan maka berpengaruh terhadap lead time barang yang selanjutnya akan berdampak pada dwelling time di pelabuhan.

    e) Penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.

    Pembayaran beberapa kegiatan logistik seperti transportasi laut dan pergudangan masih menggunakan tarif dalam bentuk mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan besaran kurs yang ditentukan oleh masing-masing pemberi jasa (tidak ada acuan kurs). Pada umumnya ketentuan kurs yang digunakan di atas kurs Bank Indonesia.

    Sumber : Humas Ekon

  • Dari Sambijajar Untuk Duta Wisata Indonesia

    Dari Sambijajar Untuk Duta Wisata Indonesia

    Seorang yang minder karena merasa seperti ada pembatas antara dirinya dengan orang lain, hanyalah asumsi yang dibuat buat oleh fikiran kita sendiri. Merasakan adanya sesuatu yang kurang bila dibandingkan dengan yang dimiliki orang lain, hanyalah monster ilusi yang diciptakan oleh bawah sadar. Dan itu jelas sangat merugikan diri sendiri, membuat kita tak dapat menghargai diri sendiri, atas apa yang telah di anugerahkan oleh sang pencipta.

  • Mojosari Gelar Musrenbangdesa Paling Awal

    Mojosari Gelar Musrenbangdesa Paling Awal

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa) digelar di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Kamis malam (21/1). Sebanyak 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kauman, Desa yang dipimpin oleh Robert Wahidi Wiyono itu melaksanakan Musrenbangdesa paling awal. Camat Kauman, Agus Suswantoro, juga menyempatkan hadir dan membuka langsung acara tersebut.

  • Penuhi Stok Darah, PMI Gulirkan Program Jemput Bola

    Penuhi Stok Darah, PMI Gulirkan Program Jemput Bola

    Dalam rangka memenuhi stok ketersediaan darah maka Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Tulungagung melakukan program jemput bola. Beberapa tempat yang sering didatangi dalam program jemput bola oleh PMI salah satunya di lembaga sekolah yang ada di Tulungagung, instansi pemerintah maupun swasta, ormas, dan kalangan masyarakat umum. Hal ini dilakukan PMI Cabang Tulungagung guna membantu masyarakat yang sangat membutuhkan darah.

  • Bupati Kunjungi JLS

    Bupati Kunjungi JLS

    Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si. Minggu, 31 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, mengunjungi Jalur Lintas Selatan (JLS) yang ada di Desa Besuki Kecamatan Besuki. Dalam kunjungannya Bupati didampingi Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Camat Besuki Moch. Fatoni, S.E. M.Si, serta Kepala Desa Besuki Mujiyanto, selain untuk melihat perkembangan pembangunan JLS yang melintasi Tulungagung, juga untuk melihat indahnya tempat wisata Pantai Bayem dan Pantai Klatak yang rencananya akan dikembangkan Pemkab Tulungagung sebagai tempat pariwisata baru.

  • Taman Huko Tanon Hari Libur Padat Pengunjung

    Taman Huko Tanon Hari Libur Padat Pengunjung

    Taman Hutan Kota (Huko) Tulungagung bisa dijadikan alternatif rujukan keluarga untuk menghabiskan waktu di saat hari libur. Selain tempat ini banyak ditumbuhi pepohonan langka yang bisa dijadikan sarana wisata edukasi, di Huko juga terdapat fasilitas menarik lainnya seperti area tempat bermain anak, tempat parkir, serta lapangan sepak bola.