Dampak krisis moneter yang terjadi selama lebih dari satu tahun telah membawa sebagian besar masyarakat pada kondisi kehidupan sosial ekonomi yang makin memprihatinkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya pengangguran, harga barang meningkat, dan daya beli rendah. Dalam kondisi yang demikian memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan dimaksud dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan pada program proyek prasarana sosial dan program pemulihan kegiatan perekonomian nasional.

A. Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka ada juga kewenangan dalam rangka mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah yang berdampak pada keuangan daerah baik mengenai sumber maupun alokasinya.

Cakupan dalam hal ini meliputi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang bersumber dari kantor Pelayanan PBB juga dari Dispenda Provinsi Jawa Timur di Tulungagung. Sedangkan pendapatan TPR bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Dalam bab ini tercakup juga realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta pendapatan menurut jenis dan tahun anggaran. PBB di sektor perkotaan pada tahun 2005 persentase pemasukan sebesar 89,10 persen, sedangkan di sektor pedesaan persentase pemasukan sebesar 91,98 persen. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 30.794.608.658,00.

B. Perbankan

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, peranan perbankan semakin diperlukan. Sebab untuk pergerakan ekonomi suatu daerah diperlukan suatu tempat untuk keluar masuknya dana usaha yang memerlukan waktu yang cepat untuk aliran dananya. Dewasa ini hampir semua perbankan sudah menggunakan fasilitas tersebut.

Data statistik perbankan bersumber dari Bank Indonesia (BI) cabang Kediri, yang mencakup masalah perbankan menurut pendekatan pendapatan dan pendekatan provisi serta jumlah aktiva.

C. Perkoperasian

Salah satu alternatif untuk menggerakkan perekonomian adalah kegiatan Koperasi. Koperasi ini sudah ada sejak lama, dan azasnya sesuai dengan azas masyarakat Indonesia, yaitu azas usaha bersama dlaam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Koperasi terdiri atas koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya orang seorang di mana wilayah keanggotaannya meliputi satu Kabupaten/Kota dan kewenangan pembinaanya menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas koperasi primer dan wilayah keanggotaannya meliputi satu Kabupaten/Kota serta kewenangan pembinaannya menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota.

Data mengenai koperasi bersumber dari Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulungagung, yang meliputi jumlah anggota dan modal koperasi menurut Kecamatan serta perkembangan koperasi. Banyaknya koperasi tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 7,28 persen dibandingkan dengan tahun 2004, demikian juga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU)-nya mengalami kenaikan sebesar 27,34 persen.

D. Asuransi

Dengan tumbuhnya asuransi yang semakin baik, menunjukkan kesadaran masyarakat akan perlunya perencanaan hidup di kemudian hari. Uang bukan hanya untuk konsumsi sesaat, namu juga untuk investasi di kehidupan yang akan datang. Data mengenai asuransi bersumber dari Asuransi AJB Bumi Putera yang meliputi penerimaan asuransi menurut bulan, jumlah nasabah baru, dan lain-lain, untuk tahun 2005 nasabah baru di Kabupaten Tulungagung sebesar 1.834 orang.

E. Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga di bawah Departemen Keuangan yang berguna untuk membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya ataupun dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan semboyannya “Mengatasi masalah tanpa masalah”, pegadaian berusaha menolong masyarakat untuk menata hidup yang lebih baik, tanpa adanya penyesalan di kemudian hari.

Data mengenai pegadaian bersumber dari Perum Pegadaian Tulungagung, Ngunut, Kalangbret, dan Bandung yang menyajikan data pegadaian tentang kredit, pelunasan, dan lelang. Untuk tahun 2005 ini jumlah kredit, pelunasan dan lelang untuk semua pegadaian di Kabupaten Tulungagung adalah Rp. 20.176.802.000,00, Rp. 18.433.522.000,00, dan Rp. 172.169.000,00.

F. IHK dan Inflasi

Data harga yang disajikan meliputi indeks harga konsumen (IHK) dan angka inflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan perkembangan harga barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi di Kota Kediri.

Mulai tahun 1999 penghitungan inflasi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana inflasi 1 tahun merupakan penjumlahan inflasi 12 bulan, tetapi dihitung poin demi poin. Dalam penghitungan inflasi tahun 2005, digunakan tahun dasar 2002. Pada tahun 2005 inflasi sebesar 16,84 persen terbagi dalam 7 kelompok, di mana inflasi terbesar pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yaitu sebesar 36,51 persen, diikuti dengan kelompok perumahan sebesar 20,69 persen dan yang ketiga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 14,81 persen.